Artikel Sabilillah

MANAJEMEN KEUANGAN PERBANKAN SHARI'AH Oleh Dr. H. Noor Chozin Askandar, SH, MA.
Ditulis pada 13-02-2012 09:24 oleh Yosman


Dengan adanya Undang-Undang no. 7 tahun 1992 tentang Perbankan kemudian digantikan dengan UU no. 10 tahun 1998 yang memungkinkan diperbolehkannya bank menggunakan sistem shari'ah dan bank umum dapat memberikan layanan berdasarkan prinsip shari'ah , apalagi secara spesifik telah lahir UU no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Shari'ah .

Bank umum konvensional yang membuka kantor cabang shari‘ah diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Shari‘ah (DPS) dan Unit Usaha Shari‘ah (UUS) yang berkedudukan di kantor pusat bank tersebut. Unit Usaha Shari‘ah (UUS) merupakan satuan kerja yang berfungsi sebagai kantor induk bagi kantor-kantor cabang shari‘ah . Secara tegas pada pasal 1 (10) UU no. 21 tahun 2008 tentang perbankan Shari‘ah ditegaskan bahwa UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional, sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip shari‘ah. Selain adanya Undang-Undang tentang Perbankan Shari‘ah, tuntutan dan realita pasar, di mana penduduk Indonesia mayoritas beragama lslam, secara berangsur memiliki kesadaran untuk menjalankan shari‘at Islam dengan sebaik-baiknya utamanya dalam transaksi perbankan, merupakan momentum yang tidak bisa dilewatkan. Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan ciri utama bagi perbankan shari‘ah, sehingga diharapkan dapat meminimalisir adanya dampak negatif dari krisis ekonomi yang dapat berakibat krisis pada berbagai dimensi sosial dan moral. “Mekanisme operasional Bank Shari‘ah pada prinsipnya mengikuti yang dibangun oleh Dewan Shari‘ah Nasional (DSN) baik yang termaktub dalam Pedoman Dasar DSN, Pedoman Rumah Tangga DSN, Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan melalui organisasi DSN dan pengembangannya.” Bank Shari‘ah menjalankan operasionalnya dengan menggunakan piranti-piranti keuangan yang mendasarkan pada prinsip bagi hasil (profit sharing), prinsip jual beli, sewa-menyewa dan titipan. Prinsip bagi hasil diaplikasikan dalam produk penghimpunan dana (tabungan dan deposito) dan produk pembiayaan (muḍarabah dan musharakah). Prinsip jual beli diaplikasikan dalam produk pembiayaan (murabaḥah) begitu juga dengan prinsip sewa-menyewa (ijarah). Sedangkan prinsip titipan (wadi‘ah) diaplikasikan dalam produk penghimpunan dana yaitu tabungan dan giro. Mekanisme perhitungan bagi hasil produk tabungan yang menggunakan akad muḍarabah yang digambarkan sebagai berikut: Saldo rata-tata tabungan Tn. Hirshi pada bulan Agustus 2011 adalah Rp. 2.000.000,- Perbandingan bagi hasil (nisbah) antara nasabah dan bank pada awal akad adalah 40% : 60%. Bila total saldo semua tabungan seluruh nasabah Bank Shari‘ah yang bersangkutan adalah Rp. 500.000.000,-, total saldo semua dana pihak ketiga senilai Rp. 900.000.000,- dan pendapatan bank yang dibagihasilkan untuk nasabah tabungan adalah Rp. 10.000.000,- maka bagi hasil yang didapat oleh Hirshi adalah Rp. 8.880,- dengan perhitungan sebagai berikut: Rp. 2.000.000.x- Rp 500.000.000. x- Rp 10.000.000 x 40%: Rp 8.880,- Rp 500.000.000,- Rp 900.000.000,- Untuk perhitungan bagi hasil produk deposito, mekanismenya hampir sama dengan perhitungan bagi hasil pada tabungan dengan akad muḍarabah, seperti yang dicontohkan sebagai berikut ini: Deposito Ibu Farida sebesar Rp 5.000.000,- berjangka waktu enam bulan. Perbandingan bagi hasil (nisbah) antara bank dan nasabah adalah 30% : 70%. Bila dianggap total saldo semua dana pihak ketiga senilai Rp 500.000.000, dan total saldo deposito semua deposan adalah Rp 300.000.000,- dan pendapatan bank yang dibagihasilkan untuk deposan adalah Rp 10.000.000,- maka bagi hasil yang diperoleh adalah Rp. 70.000 dengan perhitungan sebagai berikut: Rp 5.000.000.x- Rp 300.000.000.x- Rp 10.000.000,- x 70% =Rp 70.000,- Rp 300.000.000R,-p 500.000.000,- Prinsip bagi hasil (profit sharing) juga diaplikasikan Bank Shari‘ah dalam berbagai bentuk produk pembiayaan dengan menggunakan akad muḍarabah dan musharakah yang diaplikasikan pada berbagai jenis usaha yakni perdagangan, perindustrian dan pertanian. Pada dasarnya mekanisme kedua produk tersebut mirip, perbedaannya adalah prosentase jumlah dana yang disalurkan, biasanya untuk produk yang menggunakan akad muḍarabah Bank Shari‘ah selaku penyedia modal (saḥib al mal) menyediakan dana l00%, sedangkan untuk produk musharakah tidak 100%. Berikut simulasi I untuk pembiayaan muḍarabah dan simulasi II untuk pembiayaan musharakah: Simulasi I Perusahaan rental komputer membutuhkan modal kerja untuk perlatan melakukan usahanya. Perusahaan tersebut mengajukan fasilitas pembiayaan kepada Bank Shari‘ah sebesar Rp 240.000.000,-. Setelah dilakukan review, pengajuan perusahaan tersebut disetujui. Berikut gambarannya: Harga peralatan rental : Rp 240.000.000,- Nisbah bagi hasil : 30% bank; 70% nasabah Jangka Waktu Pelunasan : 5 Tahun Angsuran pokok / bulan :Rp 240.000.000,- : 60 bulan = Rp 4.000.000,- Keuntungan / bulan I : Rp 5.000.000 Bagi hasil yang diterima bank : 30% x Rp 5.000.000 = Rp 1.500.000 Angsuran pokok & bagi hasil yang disetor ke Bank : Rp 4.000.000 + Rp 1.500.000 = Rp 5.500.000 Simulasi II Perusahaan rental computer dan mobil membutuhkan modal kerja berupa perlatan rental seharga Rp 480.000.000,- untuk melakukan usahanya. Perusahaan tersebut memiliki dana sebesar Rp 240.000.000,-. Untuk keperluan itu, perusahaan rental tersebut mengajukan fasilitas pembiayaan kepada Bank Shari‘ah sebesar Rp 240.000.000,- 50% dari dana yang dibutuhkan. Setelah dilakukan review, maka pengajuan perusahaan tersebut disetujui. Berikut perhitungannya: Harga peralatan rental : Rp 480.000.000,- Nisbah bagi hasil : 30% bank; 70% nasabah Jangka Waktu Pelunasan : 5 Tahun Angsuran tiap bulan : Rp 240.000.000 : 60 bulan = Rp 4.000.000,- Keuntungan bulan I : Rp 10.000.000 : 2 = Rp. 5.000.000 Bagi hasil yang diterima bank : 30% Rp 1.500.000 / bulan Pokok dan Keuntungan / bln I yang disetor ke Bank : Rp 4.000.000 + Rp 1.500.000 = Rp 5.500.000 Mekanisme operasional Bank Shari‘ah selain dijalankan dengan prinsip bagi hasil juga dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli pada Bank Shari‘ah menggunakan akad murabaḥah yang diaplikasikan pada produk pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor. Berikut adalah simulasi mekanisme operasional prinsip jual beli dalam pembiayaan dengan akad murabaḥah sebagai berikut: Haudina ingin memiliki sebuah mobil Daihatsu Xenia dengan harga Rp 125.000.000, maka Haudina mengajukan pembiayaan kepada Bank Shari‘ah, setelah dilakukan review, maka pinjaman Haudina disetujui, sebagai berikut: Harga Beli : Rp. 125.000.000 Maksimal Pembiayaan : 80% jadi Rp 100.000.000,- Marjin berlaku : 8% / tahun Jangka waktu : 3 tahun Pinjaman yang diberikan : Rp 100.000.000 + ( Rp 100.000.000 x 8% x 3 tahun = Rp. 124.000.000 Angsuran per bulan : Rp 124.000.000 : 36 = Rp 3.444.500,- Prinsip yang digunakan sebagai piranti keuangan Bank Shari‘ah dalam menjalankan mekanisme operasionalnya adalah prinsip titipan (wadi‘ah). Dalam hal ini Bank Shari‘ah mengaplikasikannya dalam produk penghimpunan dana yaitu tabungan dan giro. Dalam prinsip ini bank akan memberikan bonus kepada nasabah sebagai pengganti bagi hasil dalam prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil (profit sharing) juga diaplikasikan Bank Shari‘ah dalam berbagai bentuk produk pembiayaan dengan menggunakan akad muḍarabah dan musharakah yang diaplikasikan pada berbagai jenis usaha yakni perdagangan, perindustrian dan pertanian serta jasa. Pada dasarnya mekanisme produk pembiayaan tersebut baik muḍarabah ataupun musharakah mirip sama, perbedaannya pada prosentase jumlah dana yang disalurkan, untuk produk yang menggunakan akad muḍarabah Bank Shari‘ah selaku penyedia modal (ṣaḥib al-mal) secara keseluruhan sedang pembiayaan melalui bentuk musharakah pihak bank menyediakan sebagian dana yang komposisinya dapat disesuaikan dengan kondisi obyektif perusahaan/pengusaha serta tingkat kepercayaan dan kesepakatan yang ada. Kenyataan ini berjalan dan dapat dipertahankan sesuai dengan dinamika usaha dan kerjasama antara kedua beleh pihak. Bank Shari‘ah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan shari‘ah tersebut secara umum sama dengan jasa perbankan yang ditawarkan oleh bank konvensional. Produk jasa ini secara normatif tidak bertentangan dengan shari‘at Islam, demikian pula dalam praktik dijalankan dengan prinsip-prinsip yang dibangun dalam shari‘at Islam, yang pelaksanaannya didasari dengan adanya suka sama suka dan akad yang sesuai dengan hukum Islam di bidang jasa.

[Indeks Artikel]
Home | Profil | Daftar donator | LSES | Berita | Kontak
Visit us Online:  Facebook Youtube
Hak Cipta 2013 LAZIS Sabilillah Malang